Kalteng,- Medianews.co.id || Maraknya perkembangan media online di Kalimantan Tengah merupakan keniscayaan yang patut mendapatkan perhatian, sementara regulasi yang berlaku di lingkungan pers mengharuskan media online harus memenuhi persyaratan di dalam melakukan pemberitaan. 5/8/21.
Umumnya, media online di Kalteng masih dalam tahap membenahi persyaratan sehingga perlu dilakukan pembinaan dengan cara memberikan kesempatan kerjasama pemberitaan. Ini merupakan langkah kecil untuk menjadi besar kedepannya. Pemerintah Provinsi harus mengambil peran ini, agar kelak media online mampu bersaing kedepannya.
Munculnya ratusan media lokal di Kalteng dapat membuat lapangan kerja buat generasi penerus bangsa dan membantu Pemerintah untuk mengurangi angka pengangguran dalam tenaga kerja.
Media online lokal adalah sarana untuk memberikan informasi ke publik, mendidik, menghibur dan juga sebagai kontrol sosial, agar masyarakat dapat mengetahui semua program dan kegiatan apakah itu yang dilakukan oleh Pemerintah, organisasi atau pihak swasta. Tetapi sayangnya dalam menjalankan fungsinya media Lokal dalam hal ini media berita online provinsi Kalteng sering terganjal masalah dalam pendanaan bagi jurnalis /wartawannya dalam menggali informasi.
Awak media Palangkanews, ada berbincang bincang dengan salah satu Organisasi Pers yang ada di Provinsi Kalteng Hadriansyah, sebagai Ketua DPD AWPI Kalteng mengatakan bahwa,
“Media berita lokal harus mendapat perhatian dari Pemerintah Daerah karena media-media lokal juga memiliki Badan hukum yang Syah, dan memegang sama dalam isi UU Pers nomor 40/1999 tentang Pers. Media online lokal jurnalis/wartawannya juga banyak mengetahui apa yang terjadi di lapangan daerahnya sendiri”, ucap Hadiboy
Selanjutnya saat ditanyakan oleh awak media apakah Pemerintah Kalteng kurang memperhatikan media lokal,? Hadriansyah katakan dengan tegas, ya kurang!! memang ada perhatian Pemerintah Daerah baik itu Provinsi,Kota dan Kabupaten, tetapi itu hanya segelintir sebagian kecil saja yang ada berlindung di Organisasi Pers ternama di Kalteng, tetapi yang tidak dibawah organisasi pers besar, hanya gigit jari, ini seakan akan pilih kasih Pemerintah Daerah baik di Provinsi, Kota dan Kabupaten, usulan untuk kontrak aja media-media lokal sulit bermitra kerjasama berita karena memang tidak diberikan samasekali, banyak alasan yang diungkapkan oleh Dinas terkait yang membidangi humas publik padahal dalam segi kualitas pemberitaan media online lokal tidak jauh beda dengan media-media yang besar”, jelasnya lagi.
Ditambahkannya lagi Media lokal online, pun berpegang pada aturan dengan Nara sumber yang jelas menggunakan kode etik jurnalistik, 5W -1H, dan banyak berkecimpung di lapangan sehingga para jurnalisnya keras pemberitaan di media, Media lokal online juga turut membangun Kalteng BERKAH.
Ketua DPD AWPI Kalteng berharap.”Agar ada perhatian Pemerintah Daerah untuk media-media lokal, karena media-media lokal sama juga sering memberitakan berbagai kegiatan yang dilakukan Pemerintah dan selalu memberikan informasi yang berkualitas sehingga masyarakat dapat mengetahui, membaca dan memahami apa saja yang sudah dikerjakan oleh Pemerintah, Pada intinya Pemerintah Daerah dapat merangkul media media online lokal,membimbing dan membinanya”, harap Hadriansyah
( Eng/Red)
