SERANG,- Medianews.co.id,- Demi tercapainya kelancaran Pemilu Serentak 2024 Komisi II DPR RI melaksanakan Kunjungan Kerja Spesifik Terkait Kesiapan Tahapan Pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2024 Pada Masa Persidangan III Tahun Sidang 2022-2023 Ke Kota Serang yang bertempat di Hotel Horison Ultima Ratu, Selasa(14/02).
Dalam Kunjungan Kerja (Kungker) ini Komisi II DPR RI dipimipin oleh Ketua Tim Wakil Ketua Komisi II, Junimart Girsang beserta rombongan.
Junimart memperhatikan masalah di Kota Serang terkait E-KTP atau KTP Digital yang sedang digabungkan Pemerintah Indonesia. Ia menyoroti hal ini dikarenakan KTP merupakan dasar penentu KPU dalam hak pemilih.
“Laporan dari Walikota itu tentang KTP Elektronik, sementara KTP itu adalah hal yang vital, karena dasar dari KPU menentukan gak dalam memilih itu dari KTP,” ucapnya.
Banyaknya status meninggal yang belum terdata menjadi salah satu masalah di Kota Serang. Junimart menekankan agar masalah ini dapat diantisipasi oleh Pemkot dan diawasi oleh Bawaslu agar tidak adanya hambatan atau masalah di Pemilu Serentak nanti.
“4200 di Kota Serang ini (statusnya) meninggal
Kita harus antisipasi jangan sampai KTP orang yang meninggal itu dipergunakan untuk pesta demokrasi,” ungkapnya.
“Ini yang harus diantisipasi dan harus diawasi oleh Pemkot Serang dengan Bawaslu untuk menutup lubang-lubang terjadinya penyimpanan dalam pemberian suara,” sambung Junimart.
Junimart juga menyarankan agar Pemkot melakukan koordinasi dengan Kemendagri terkait masalah ini.
“Kita harapkan juga Pak Wali bisa melaksanakan komunikasi dengan Kemendagri supaya di Kota Serang ini pesta demokrasi bisa berjalan sesuai dengan marwah Pancasila,” ujarnya.
Walikota Serang, H. Syafrudin, S.Sos, M.Si menyampaikan bahwa Pemerintah Kota Serang bekerjasama dengan KPU dan Bawaslu sudah mempersiapkan diri untuk menghadapi Pemilu Serentak 2024 terutama dengan mempersiapkan aparatur pelaksana pemilu yang sudah dilantik.
“Di Kota Serang kaitannya dengan Pemilu Serentak 2024 baik dari KPU maupun Bawaslu semua sudah dipersiapkan termasuk juga PPK PPS, Banwaslu, Panwascam juga sudah dilantik,” ucapnya.
Terkait KTP elektronik yang belum maksimal, Syafrudin mengatakan jajarannya terlebih dahulu mengincar ASN yang ada di Kota Serang. Ia merencanakan dalam kurun satu tahun ini akan menyelesaikan permasalahan terkait Pemilu Serentak 2024.
“Ada beberapa data yang harus kita siapkan kaitannya dengan KTP Elektronik yang memang belum maksimal. Masih di tataran pejabat atau kepala OPD, belum masuk ke RT RW,” pungkasnya.
“Ini sedang berjalan, mudah mudahan dalam kurun waktu satu tahun ini bisa selesai kaitannya dengan kekurangan yang ada di Kota Serang,” Sambung Syafrudin.
Hadir pula mendampingi Syafrudin, Kepala Disdukcapil Kota Serang Dulbarid menyampaikan bahwa pihaknya sudah memulai mencetak KTP Digital melalui program Jebol yang sudah disosialisasikan kepada sekolah dan OPD di Kota Serang.
“Kami baru mulai di Desember kemarin dengan (program) Jebol, kami selalu sosialisasi kepada sekolah dan OPD. Kita baru mulai dari OPD dari Disdukcapil dulu. Insya Allah minggu-minggu ini kita mulai di OPD yang ada di Sekda, baru 1000 KTP Digital,” ucapnya.
Salah satu kendala yang disampaikan Dulbarid adalah masih banyaknya masyarakat lanjut usia yang belum memahami teknologi. Personil di Disdukcapil pun harus dibagi berdasarkan program Pemkot yaitu Jebol dan Metu.
“Kendalanya pemahaman dengan warga yang lanjut usia yang belum paham teknologi. Kendalanya kedua tidak terlalu signifikan hanya saja pembagian personel saja, ada Jebol dan Metu,” tuturnya.
Dulbarid juga menyampaikan terkait KTP yang masih menggunakan blanko bisa ditarik dan digantikan KTP digital sesuai program Pemerintah Pusat.
“Sekarang program Pusat itu ada KTP Digital, Semua harus sudah KTP Digital, kemungkinan blanko itu akan ditarik dan sudah dimulai,” ucapnya.
Hery Suswanto selaku Kabid Pelayanan Pendaftaran Kependudukan menambahkan bahwa di tahun 2022 Pemerintah sudah memulai untuk Identitas Kependudukan Digital (IKD) dengan sasarannya adalah masyarakat.
“Sebenarnya 2022 itu sudah mulai untuk IKD sasarannya untuk PNS, di 2023 ini sasarannya masyarakat,” ujarnya.
Pemerintah Kota Serang pun telah menargetkan pada akhir 2023 25 persen penduduk sudah melakukan perekaman.
“Targetnya sampai 31 Desember 2023 itu sudah 25 persen dari perekaman,” katanya.
“Di kecamatan kita arahkan operator Kecamatan bisa membantu masyarakat untuk membuat IKD,” tutup Hery.
Pemerintah Kota Serang bekerja sama dengan KPU, Bawaslu dan instansi terkait lainnya akan tetap berkomitmen untuk mensukseskan Pemilu Serentak 2024. (*)
