Cilegon,- Medianews.co.id,- Aliansi Masyarakat Marjinal menggelar aksi damai untuk menyuarakan aspirasi terkait dugaan defisit anggaran Pemkot Cilegon tahun 2024 yang mencapai ratusan miliar rupiah. Kondisi ini diduga telah memberikan dampak signifikan terhadap berbagai pihak, mulai dari guru honorer, guru madrasah, guru mengaji, linmas, kader, hingga pelaksana pekerjaan konstruksi barang dan jasa pemerintah. Bahkan, insan pers pun turut merasakan imbas dari situasi ini.
Menurut Faturohman, Ketua Koordinator Aksi, defisit anggaran ini mencerminkan kegagalan dalam pengelolaan keuangan daerah di bawah kepemimpinan Wali Kota saat ini. Ia juga menyoroti kinerja Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemkot Cilegon yang dinilai belum optimal dalam menjalankan tugasnya. Faturohman menegaskan bahwa mereka harus bertanggung jawab atas situasi yang terjadi.
“Kami sangat kecewa terhadap kebijakan yang diduga sengaja memerintahkan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dengan nilai fantastis, meskipun belum ada kepastian kapan pembayaran akan dilakukan,” ujar Faturohman. Ia juga menekankan bahwa ribuan guru madrasah, guru mengaji, kader, dan linmas menantikan kejelasan terkait hak mereka.
Faturohman juga menuntut solusi konkret dari Pemkot Cilegon. Mereka meminta pemerintah memberikan jawaban yang jelas dan komitmen nyata untuk menyelesaikan persoalan ini. Faturohman juga mengingatkan bahwa masyarakat Kota Cilegon berhak mengetahui kondisi ini secara terbuka, sesuai dengan slogan “Cilegon Baru Bermartabat.”
Namun, sejumlah oknum justru menganggap defisit anggaran sebagai hal biasa atau bahkan menuduh aksi ini dipolitisasi. Menanggapi hal tersebut, Faturohman dengan tegas menyatakan bahwa perjuangan ini murni untuk kepentingan masyarakat. “Kami akan terus memperjuangkan hak kami tanpa henti, tanpa pamrih, hingga ada kejelasan dan komitmen dari pemerintah,” tegasnya.
Pesan untuk Pemangku Kebijakan
Dalam orasinya, Faturohman juga menyampaikan pesan tegas kepada para pemangku kebijakan. Ia mengingatkan mereka agar tidak terlena dengan jabatan dan pangkat yang dimiliki. “Jangan dzolim terhadap orang banyak. Kalian telah menipu kami, merusak kepercayaan masyarakat, dan membuat situasi semakin gaduh. Kami butuh kejelasan, kami butuh hak kami dibayarkan, dan kami butuh komitmen nyata!” serunya.
Respons Pemkot Cilegon
Menanggapi aksi tersebut, Asisten Daerah (Asda) Azis Setia Ade Putra menjelaskan bahwa seluruh hak guru honorer, guru madrasah, kader, dan pihak ketiga akan dibayarkan pada tahun 2025 sebelum pelantikan wali kota baru.
”Terkait dengan honor (tahun 2024) yang tadi memang secara aturan ada surat edaran bahwa yang tidak dibayarkan memang secara otomatis hangus ya, tapi kemungkinan kami akan melakukan konsultasi kepada pihak terkait, karena menyangkut para guru para kader bisa dibayarkan,”
“Kalau misalnya secara aturan bisa dibayarkan akan dibayarkan, dan teruntuk tahun 2025 semua akan kami bayarkan dan tidak ada perubahan semua dari bulan Januari sampai Desember akan dibayarkan, dan ada perubahan yang semula honor yang dibayar setiap pertiga bulan akan dirubah menjadi persatu bulan untuk memenuhi kebutuhan para kader dan para guru honorer,” jelas Azis
